| Eksternal
Ternate, (16/08/2023) - Bertempat di Gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate, pada 16 Agustus 2023 Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban, jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, jajaran pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, serta jajaran instansi terkait menyelenggarakan Rapat Koordinasi Asset Liabilities Committee (ALCo).
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Asset Liabilities Committee (ALCo) ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pertukaran data dan informasi antar unit Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Pada rapat ini disampaikan beberapa data dan informasi terkini terkait APBN Provinsi Maluku Utara, pada pertemuan ini Suahasil Nazara menyoroti tingginya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Maluku Utara sebesar 23,89 persen (yoy) dan memerintahkan kepada jajaran Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk bekerja sama melakukan analisis sektor pendukung peningkatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya Kondisi Inflasi di Maluku Utara terjaga pada level moderat sebesar 3,79 persen (yoy) meskipun secara tahunan diprakirakan masih akan di atas target inflasi nasional. Sedangkan kondisi Neraca perdagangan mampu mempertahankan tren surplus. Berdasarkan data dari KPPBC TMP C Ternate, Maluku Utara tercatat menghasilkan nilai ekspor s.d Juli 2023 sebesar 5.727,08 juta USD dengan komoditi utama Ferro Nickel sebanyak 66% dan nilai impor sebesar 1.396,18 juta USD dengan komoditi utama Furnace System Equipment 39%.
Sementara itu dari sisi APBN Regional Maluku Utara terpantau tumbuh secara akseleratif, tecatat adanya pertumbuhan pendapatan APBN sebesar 51,86 persen(yoy) yang mayoritas berasal dari kenaikan PPh Non-Migas sebesar Rp689,29 Miliar dengan kondisi belanja APBN yang turut mengalami pertumbuhan sebesar 19,86 persen(yoy) yang didorong realisasi belanja barang sebesar Rp311,82 Miliar serta realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengalami kenaikan akibat realisasi Dana Bagi Hasil yang mengalami kenaikan sebesar Rp1031,12 Miliar.
Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Juli 2023 tumbuh 53,98 persen(yoy) senilai Rp2.001,04 Miliar dengan pertumbuhan terbesar tercatat di sektor pertambangan sebesar 132,76 persen(yoy) dan kontribusi terbesar berasal dari industri pengolahan sebesar 42,45%. Sedangkan penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari Bea Masuk dan Cukai tercatat mencapai Rp139,53 Miliar dengan tingkat pertumbuhan 36,23 persen(yoy) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp218,62 Miliar atau sebesar 50,65 persen(yoy) yang berasal dari PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.
Selain sektor ekonomi, pada pertemuan ini juga dibahas tentang peningkatan kualitas pendidikan di Maluku Utara untuk mendapatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian di Maluku utara yang berdasarkan data diatas jauh di atas rata rata nasional, membuat kualitas SDM yang tinggi diharapkan mampu mendorong lebih jauh perekonomian sehingga bisa mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah di Maluku Utara.
Dengan kondisi APBD Regional Maluku Utara s.d. bulan Juli 2023 kembali mencatatkan pertumbuhan positif. Momentum pertumbuhan positif tersebut harus terus dijaga agar peran APBD sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi dapat optimal. Acara dilanjutkan dengan overview perekonomian dan fiskal serta amplikasi RAPBN 2024 yang tengah dibahas dalam sidang DPR RI. Dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Asset Liabilities Committee (ALCo) ini, maka diharapkan adanya keterbukaan, keakuratan data dan informasi terkini terkait APBN di Provinsi Maluku Utara dapat disampaikan dengan tepat dan akurat kepada Menteri Keuangan.
#beacukai
#beacukaimakinbaik
#beacukaiternate